934 WBP Lapas Lobar Terima Resmi Idul Fitri, 1 Diantaranya Bebas

Lombok Barat NTB – Sebanyak 934 Narapidana atau WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) Lapas Kelas IIA Lombok Barat (Lobar) mendapatkan remisi khusus, pada saat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Remisi atau pengurangan masa tahanan itu diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bagi warga binaan maupun anak binaan.

Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat, M Fadli menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan Remisi kepada 2 orang perwakilan warga binaan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat, Rabu 10 April 2024.

Baca juga: Menkumham Ajak Pelaku Bisnis Sinergi dengan Pemerintah Perangi Perdagangan Orang

“Alhamdulillah, usai pelaksanaan Sholat Ied tadi diberikan secara simbolis kepada 934 orang warga binaan kami, ” kata Fadli

Sebelumnya Lapas Lombok Barat Kanwil Kemenkumham NTB telah mengusulkan sebanyak 934 warga binaan dari total 1734 warga binaan penghuni Lapas Lombok Barat. 

Baca juga: Pimpin Delegasi Indonesia Pada Sidang WIPO ke 64, Yasonna : Indonesia Dukung Pemajuan KI Nasional Hingga Global

“Dari 934 orang, 1 orang mendapatkan RK II (langsung bebas) hari ini, ” tambahnya.

Remisi ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Hal ini juga merupakan bentuk dukungan untuk narapidana kembali berkontribusi bagi masyarakat dan negara setelah bebas dari masa hukuman.

Baca juga: Kades di Lombok Timur Lopor Oknum Karang Taruna Atas Dugaan Kasus ITE

Lebih lanjut, M Fadli menjelaskan bahwa sesuai pasal 10 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa setiap narapidana tanpa terkecuali mendapatkan remisi asalkan telah memenuhi syarat tertentu. 

“Tidak ada pengecualian, asalkan memenuhi syarat (sesuai UU), pasti diusulkan, seluruh proses pengusulan juga melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) oleh tim asesemen, ” tegas Fadli 

Baca juga: Ribuan Warga Binaan Kanwil Kemenkumham NTB Mendapat Remisi Kemerdekaan, 12 Diantaranya Langsung Bebas

Syarat warga binaan yang diusulkan, lanjut Kalapas, merupakan warga binaan yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku ke arah lebih baik selama menjalani masa hukuman, aktif mengikuti program pembinaan serta telah memenuhi syarat administratif dan substansif.

“Adapun besaran remisi (pengurangan masa hukuman) yang diberikan mulai dari 15 Hari, 1 Bulan, 1 Bulan 15 Hari hingga 2 Bulan, ” terang Fadli.

Baca juga: Ahli Hukum Tata Negara: Jokowi Dikutuk dan Ingatkan Jangan Sembarangan Kudeta! Bahaya?

Fadli merinci, dari jumlah 934 tersebut sebanyak 404 orang merupakan napi kasus tindak pidana umum sementara sisanya 530 orang terdiri dari 508 Tindak Pidana Narkotika dan 22 orang tindak pidana korupsi.

Fadli berharap pemberian remisi ini dapat menjadi motivasi agar para warga binaan terus berbuat baik dan memperbaiki diri. 

“Tetap mematuhi aturan dan menjaga keamanan serta ketertiban di dalam lingkungan binaan, ” ujarnya. (Adb)